Inekspos.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mematangkan pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui rapat koordinasi yang digelar pada Jumat 25 September 2026.
Rapat tersebut dipimpin Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan diikuti sejumlah unsur terkait, di antaranya Danrem 142/Tatag, Brigjen TNI Hartono, Kapolda Sulbar, Kadinsos Sulbar, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSP), Kadisdukcapil, serta perangkat TNI kewilayahan.
Dalam arahannya, Suhardi Duka meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Sulbar ikut mengambil peran sebagai agen dalam membantu pendataan masyarakat.
“Pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam program digitalisasi Perlindungan Sosial untuk memastikan data masyarakat yang berhak menerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat teridentifikasi dengan baik,” kata Suhardi Duka.
Ia menekankan perlunya percepatan karena proses pendataan ditargetkan dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2026.
“Data yang dihasilkan selanjutnya akan menjadi basis pemanfaatan program bantuan sosial pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Brigjen TNI Hartono mengatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan pendataan tersebut. Menurutnya, rapat membahas rencana pendataan masyarakat dalam program digitalisasi Perlindungan Sosial, dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk para Dandim, Danramil, dan Babinsa.
