Inekspos.com, Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menyampaikan, Pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme tidak cukup dilakukan dengan pendekatan keamanan. Pemerintah juga perlu mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi yang dinilai dapat menjadi salah satu ruang tumbuh kekecewaan di tengah masyarakat.
Hal itu ditegaskan Gubernur Suhardi Duka saat membuka Dialog Interaktif Pencegahan Penyebaran Paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme (IRET) di Ballroom Andi Depu, Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu 23 September 2026, yang mengangkat tema “Merawat Kebhinekaan, Memperkuat Ketahanan Nasional, Menuju Sulawesi Barat yang Aman, Damai dan Sejahtera”.
Menurut Suhardi, persoalan radikalisme, ekstremisme dan terorisme perlu dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya adalah persoalan kesenjangan.
“Kalau kita melihat inti persoalan dari radikalisme, ekstremisme, terorisme adalah kesenjangan,” kata Suhardi Duka.
Ia mencontohkan berbagai konflik dan gerakan yang muncul di sejumlah wilayah. Menurutnya, ketika kesenjangan melebar dan masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan atau kesempatan yang sama, kondisi tersebut dapat menjadi ruang munculnya kekecewaan.
Karena itu, menurut Suhardi, upaya menangkal radikalisme tidak boleh hanya berfokus pada pencegahan paham dan penegakan hukum. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab mempersempit kesenjangan melalui pembangunan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat.
“Kalau kita ingin menangkal radikalisme, terorisme dan lain sebagainya, tetapi kesenjangan itu lebar terus, itu akan berhadapan,” ujarnya.
Suhardi Duka kemudian menyinggung kondisi ketimpangan ekonomi yang salah satunya diukur melalui Gini Ratio. Ia menyebut angka ketimpangan di Indonesia berada di sekitar 0,360, sementara Sulbar menurut data yang disampaikannya berada di sekitar 0,306.
Berdasarkan data BPS, Gini Ratio Sulawesi Barat pada September 2025 tercatat 0,308, lebih rendah dibandingkan angka nasional 0,363 pada periode yang sama.
Bagi SDK, angka tersebut tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Ia menilai pembangunan harus diarahkan agar manfaatnya semakin merata dan kesenjangan terus dipersempit.
Selain persoalan ekonomi, Suhardi Duka juga menekankan pentingnya membangun pemahaman kebangsaan, khususnya bagi generasi muda.
Ia menyebut empat pilar yang perlu dipahami, yakni Pancasila sebagai ideologi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menegaskan keberagaman dalam persatuan.
“Pemahaman-pemahaman seperti inilah yang bisa mencegah paham-paham yang tumbuh akibat dorongan karena adanya kesenjangan dan kekecewaan terhadap kehidupan kita dalam membangun berbangsa dan bernegara,” katanya.
