Menurutnya, upaya pencegahan fraud tidak hanya menjadi tanggung jawab satu bidang atau satu bagian, tetapi membutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran BPKAD. Karena itu, setiap proses kerja perlu dilaksanakan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan, transparansi, akuntabilitas, serta integritas aparatur.
“Kita ingin membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan, bukan hanya bertindak setelah persoalan terjadi. Karena itu, seluruh jajaran harus memahami risiko pada masing-masing proses kerja dan memastikan pengendalian berjalan secara efektif,” jelasnya.
Ali Chandra menambahkan, hasil penyusunan Peta Risiko Fraud diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat tata kelola di lingkungan BPKAD Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan penguatan pengendalian terhadap potensi risiko yang telah diidentifikasi.
“Harapan kita, dokumen ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian, pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat semakin tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.
Rapat penyusunan Rancangan Dokumen Peta Risiko Fraud tersebut diikuti para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional lingkup BPKAD Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut surat Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengenai penyusunan Rancangan Dokumen Peta Risiko Fraud. (rls)
