“Penyusunan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini harus dilakukan secara cermat dan terkoordinasi. Setiap masukan dan pertanyaan yang disampaikan akan kita telaah untuk memastikan jawaban Pemerintah Daerah dapat memberikan penjelasan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kondisi serta kebijakan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026,” ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, proses tersebut merupakan bagian penting dalam tahapan pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2026, sehingga diperlukan kesiapan data dan kesamaan pemahaman dari seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TAPD.
“Kita ingin memastikan seluruh substansi yang menjadi perhatian DPRD dapat dijelaskan dengan baik. Karena itu, sinergi antara BPKAD, Bapperida, Bapenda dan anggota TAPD lainnya menjadi sangat penting agar proses pembahasan APBD Perubahan dapat berjalan efektif dan menghasilkan dokumen anggaran yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Melalui rapat tersebut, TAPD Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat koordinasi dalam mempersiapkan jawaban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tahapan pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
