Keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi membuat pemerintah harus menentukan prioritas penerima sesuai kemampuan fiskal yang tersedia. Karena itu, program yang berjalan tahun ini masih diarahkan kepada kelompok peserta didik yang dinilai menjadi prioritas, baik berdasarkan prestasi, kondisi ekonomi maupun kebutuhan khusus.
Menurut Nehru, bantuan tersebut juga menjadi salah satu instrumen untuk menekan angka anak tidak sekolah. Pemerintah tidak hanya berupaya mendorong anak yang belum bersekolah agar mendapatkan akses pendidikan, tetapi juga menjaga agar siswa yang sudah berada di bangku sekolah tidak berhenti di tengah jalan.
“Yang kedua itu juga sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka anak tidak sekolah sekaligus memastikan agar yang sementara bersekolah tidak putus,” ujarnya.
Di sisi lain, bantuan pendidikan juga menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap siswa Sulbar yang mampu meraih prestasi di tingkat nasional.
Nehru menyebut siswa berprestasi yang menjadi sasaran program berasal dari berbagai bidang, mulai dari olahraga, seni, iman dan takwa (imtak), hingga hafalan Al-Qur’an.
Namun, perhatian pemerintah tidak hanya diberikan kepada siswa berprestasi. Anak-anak dari keluarga kurang mampu dan peserta didik difabel juga masuk dalam skema bantuan.
“Serta beasiswa bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan difabel. Jadi itu menunjukkan kepedulian pemerintah bahwa kita non-diskriminasi,” jelasnya.
Menurut Nehru, keterbatasan cakupan program tidak berarti kebutuhan pendidikan kelompok lainnya diabaikan. Pemerintah akan terus menyesuaikan program dengan kemampuan anggaran serta prioritas kebutuhan pendidikan di Sulbar. Dengan skema tersebut, bantuan diharapkan dapat meringankan beban keluarga sekaligus mengurangi hambatan yang membuat anak tidak melanjutkan pendidikan. (rls)
