Di tempat terpisah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, menyampaikan bahwa keterlibatan Biro Hukum dalam proses penyusunan RAD-KSB merupakan bagian dari dukungan terhadap penguatan aspek regulasi dalam pembangunan daerah.
“Penyusunan RAD-KSB membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah agar setiap program dan kegiatan yang dirumuskan memiliki landasan serta arah pelaksanaan yang jelas. Biro Hukum siap memberikan dukungan dari aspek regulasi dan memastikan kebijakan yang disusun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Suhendra.
Menurutnya, penyusunan dokumen perencanaan yang baik perlu didukung dengan koordinasi dan keselarasan antarperangkat daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keterlibatan Biro Hukum dalam penyusunan RAD-KSB juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin baik, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.
Melalui rapat identifikasi dan pendataan tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat terinventarisasi secara komprehensif. Hasilnya, selanjutnya menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan penyusunan RAD-KSB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026–2029.
Biro Hukum berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah melalui penguatan aspek hukum dan regulasi, sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan secara tertib, terarah, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
