Inekspos.com, Mamuju – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Barat (Sulbar) dari Komisi IV, Ajbar Abdul Kadir, mendorong pemerintah daerah agar arah investasi pembangunan Sulbar lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ajbar dalam momentum peringatan 22 tahun Provinsi Sulbar yang dipimpin langsung Gubernur Suhardi Duka (SDK). Menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu bersama-sama mendukung visi dan misi pemerintah daerah untuk mewujudkan Sulbar yang maju dan sejahtera.
“Yang pertama, kita patut bersyukur. 22 tahun Sulawesi Barat sudah berusia. Tentu saja buah kesyukuran ini adalah bagaimana kita bisa hadir semua untuk support terhadap visi, misi, dan cita-cita pemerintah provinsi,” kata Ajbar, Selasa 22 September 2026.
Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulbar itu menilai, pembangunan harus diarahkan pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.
“Bagi saya, investasi pembangunan terbaik adalah investasi di sektor-sektor yang memungkinkan pembukaan lapangan pekerjaan tersedia, bagaimana bisa mengangkat derajat masyarakat kita yang belum menjadi sejahtera,” ujarnya.
Ajbar menyebut sektor pertanian dan perikanan sebagai dua bidang yang perlu mendapat perhatian serius. Ia mendorong penguatan infrastruktur dan sarana produksi, mulai dari jalan usaha tani, bibit unggul, fasilitas peternakan hingga perlengkapan bagi nelayan.
“Perputaran ekonomi Sulbar 30 persen berada di sektor pertanian dan nelayan. Menurut saya, sektor-sektor ini harus dipacu dengan cepat,” pungkas Ajbar.
Menurut Ajbar, pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat merupakan bentuk investasi yang penting. Namun, ia menegaskan pembangunan tidak boleh mengabaikan sektor pendidikan dan kesehatan.
Di sisi lain, Ajbar mengakui keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan Sulbar. Dengan kapasitas APBD yang berada di kisaran Rp1,8 hingga Rp1,9 triliun, peningkatan berbagai indikator pembangunan tidak dapat dilakukan secara instan.
