Menurut dia, keberagaman Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari identitas bangsa. Perbedaan agama, suku, budaya maupun latar belakang sosial tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan.
Dia juga menyinggung peran organisasi keagamaan dalam membangun toleransi. Ia mencontohkan Nahdlatul Ulama yang menurutnya memiliki ajaran dan tradisi yang menekankan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.
“Saya adalah Nahdiyin. Memang di situ kita sadar bahwa kita berbeda. Ada perbedaan agama dan lain sebagainya. Itulah yang mungkin bisa juga kita berikan pemahaman kepada generasi muda kita,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan konsekuensi hukum bagi mereka yang telah masuk dalam proses penindakan terkait tindak pidana terorisme.
Menurut Suhardi, ketika seseorang sudah berhadapan dengan proses hukum karena kasus terorisme, dampaknya terhadap masa depan yang bersangkutan dapat sangat panjang, terutama karena ancaman pidana dalam perkara tersebut dapat berat.
“Jadi bila orang sudah berusia 40 tahun baru masuk penjara karena teroris, tambah 20 tahun atau 60 tahun baru keluar. Jadi panjang sekali. Jadi saya kira ini menjadi bagian pelajaran kita, pemahaman kita,” katanya.
Karena itu, ia menilai pencegahan jauh lebih penting dilakukan sebelum seseorang terpapar dan masuk dalam proses hukum.
Dialog tersebut menghadirkan Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta sebagai keynote speaker. Dua praktisi atau pegiat deradikalisasi, Muhammad Sofyan Sauri dan Suryadi Masud, hadir sebagai narasumber.
Kegiatan merupakan kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Polda Sulbar, Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Ratusan peserta mengikuti kegiatan tersebut secara luring maupun daring dari berbagai unsur masyarakat.
Suhardi Duka berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat langkah pencegahan di Sulawesi Barat.
“Kesadaran inilah sehingga pada hari ini kita ada di sini untuk kita mencari solusi yang sama,” ujarnya.
Menurut dia, menjaga Sulawesi Barat tetap aman bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan. Pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keluarga dan masyarakat luas memiliki peran dalam membangun lingkungan yang mampu menangkal intoleransi dan paham kekerasan. (Rls)
