Ia mengatakan, buku tersebut memuat berbagai pemikiran dan pandangan mengenai perjalanan perjuangan pembentukan Provinsi Sulbar.
Selain kesejahteraan dan tata kelola pemerintahan, Prof Basri menilai, aspek kebudayaan juga menjadi pekerjaan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat Sulbar. Menurutnya, budaya Sulbar perlu terus dikembangkan seiring perubahan zaman, khususnya di tengah perkembangan teknologi.
“Kita harus mendinamisir budaya kita. Kemarin kita ada seminar budaya. Budaya kita harus mendinamisir, karena keadaan sudah berubah. Kita sudah di era teknologi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kearifan lokal yang masih relevan dan mendukung kemajuan harus tetap dipertahankan. Sementara nilai-nilai budaya yang dinilai tidak lagi menunjang kemajuan perlu ditinjau kembali.
Budaya yang bagus kita melanjutkan. Tapi ada juga yang harus kita dinamisir. Kearifan lokal itu tetap kita pelihara. Tapi yang menunjang untuk kemajuan Sulbar,” ujarnya.
“Dan ada juga nilai budaya yang kurang menunjang itu yang dihilangkan, yang bagusnya dipertahankan,” sambungnya.
Menilai perjalanan Sulbar selama 22 tahun, Prof Basri kembali mengapresiasi pendekatan kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang disebutnya terbuka dan demokratis.
“Saya kira di bawah kepemimpinan gubernur kita ini, yang sangat terbuka, demokratis begitu. Saya kira pendekatannya cukup bagus,” ungkapnya.
Ia menilai kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah. “Dia selalu melihat kepentingan rakyat sebagai yang harus diutamakan,” katanya.
Prof Basri kemudian menegaskan bahwa persoalan kemiskinan dan keterbelakangan bukan sesuatu yang harus diterima sebagai keadaan yang tidak dapat diubah.
“Tapi keterbelakangan, kemiskinan, itu bukan kontrak. Itu harus kita ubah, kita bisa ubah,” tutup Prof Basri. (Rls)
