“Kami mendampingi tim selama 15 hari untuk memastikan seluruh data yang dibutuhkan dapat terhimpun dengan lengkap, termasuk masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat,” ujar Mel Jackson.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah daerah dalam proses ini sangat penting, tidak hanya sebagai penyedia data, tetapi juga untuk memastikan bahwa penetapan WPR nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Kecamatan Kalumpang.
“Dokumen WPR ini harus berpihak kepada masyarakat, sekaligus tetap memperhatikan aspek legalitas, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan,” pungkasnya.
Kegiatan ini sejalan dengan semangat Panca Daya, lima misi strategis Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dinas ESDM Sulbar berkomitmen untuk terus mendukung setiap proses penyusunan kebijakan di sektor pertambangan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.
