Komisi II DPRD Sulbar Tuntaskan Pembahasan APBD Perubahan 2026, PPPK Jadi Perhatian

oleh
oleh

Selanjutnya, hasil pembahasan akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk segera disepakati dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Firman berharap APBD Perubahan 2026 dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan yang belum terpenuhi, termasuk pembayaran hak tenaga PPPK penuh waktu yang selama beberapa bulan belum memiliki alokasi anggaran.

“Kami berharap kekurangan yang ada selama ini bisa diakomodasi, termasuk tanggungan kepada tenaga PPPK penuh waktu, sehingga bisa diselesaikan dan dibayarkan sampai Desember 2026,” tegasnya. (*)

BACA JUGA:  Hari Kedua Monitoring APBD 2026, Komisi III DPRD Sulbar Tekankan Efektivitas Program PUPR dan Perkimtanhub

No More Posts Available.

No more pages to load.