Site icon inekspos.com

DPRD Sulbar Jadi Rujukan, Pasangkayu dan Sidrap Konsultasikan Bamus hingga APBD

Inekspos.com, Mamuju – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat dan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait tata kelola kelembagaan, agenda legislatif, serta kebijakan penganggaran daerah. Pertemuan berlangsung pada Rabu, 16 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Banggar.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Anggota DPRD Sulbar, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Kabag Umum dan Keuangan, serta staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

DPRD Kabupaten Pasangkayu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulbar terkait sinkronisasi rencana kerja tahunan DPRD Tahun Anggaran 2027. Sementara DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang membahas arah kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, sinkronisasi kebijakan keuangan pusat dan daerah, penguatan tata kelola kelembagaan, efektivitas penjadwalan agenda legislatif, serta pelaksanaan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Amalia Fitri, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan berbagi pengalaman dalam pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam penyusunan agenda kelembagaan dan pembahasan kebijakan anggaran.

“Setiap DPRD memiliki tantangan dan karakteristik daerah masing-masing. Karena itu, koordinasi seperti ini penting untuk saling bertukar pengalaman, terutama dalam mengatur agenda melalui Bamus serta memastikan setiap tahapan pembahasan anggaran berjalan sesuai ketentuan,” ujar Amalia.

Ia menambahkan, DPRD Sulbar terus berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Rahim, mengatakan bahwa forum konsultasi antarlembaga legislatif menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Yang paling penting adalah bagaimana setiap agenda DPRD direncanakan dengan baik melalui Bamus, sehingga seluruh kegiatan kelembagaan dapat berjalan efektif, terukur dan sesuai dengan ketentuan. Demikian pula dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD harus memastikan anggaran benar-benar diarahkan untuk mendukung kebutuhan dan kepentingan masyarakat,” jelas Abdul Rahim.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu, Dasri, mengapresiasi sambutan dan masukan yang diberikan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan banyak masukan dalam menyinkronkan rencana kerja tahunan melalui Bamus.

Ia juga berharap DPRD Provinsi Sulawesi Barat dapat turut mengawal aspirasi Kabupaten Pasangkayu, termasuk terkait pinjaman daerah dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, serta menyampaikannya kepada Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar kebijakan anggaran dapat semakin memperhatikan kebutuhan dan kepentingan daerah.

Sementara itu, Arifin Damis, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diperoleh, khususnya terkait pembahasan APBD Perubahan dan penguatan fungsi Bamus.

“Masukan yang kami peroleh sangat bermanfaat, terutama mengenai keberanian mengambil sikap dalam pembahasan APBD Perubahan apabila terdapat anggaran yang tidak dapat berjalan secara optimal. Kami juga mendapat pemahaman bahwa setiap agenda DPRD harus melalui Bamus karena Bamus menjadi bagian penting dalam mengatur dan menjadwalkan seluruh kegiatan DPRD,” ungkapnya.

Kunjungan kerja tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga legislatif, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah. (*)

Exit mobile version