Inekspos.com, Mamuju — Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat, Gilang Ananda Putera, mengikuti Rapat Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini berlangsung pada Selasa, 15 September 2026.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun dan menyelaraskan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2026 di seluruh perangkat daerah. Penyusunan rencana aksi ini penting agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki target, indikator, dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terukur serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya pada kegiatan bantuan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu.
Saat ini, setidaknya masih terdapat 36.000 masyarakat di Sulawesi Barat yang belum memiliki sambungan listrik PLN dan 19 desa yang belum teraliri listrik PLN. Selain itu, masih banyak dusun yang belum terjangkau listrik PLN yang andal. Kondisi ini menjadi salah satu fokus utama Dinas ESDM Sulbar dalam mendorong percepatan pemerataan akses listrik melalui berbagai program, antara lain Listrik Hemat dan Murah (LHM) yang bersumber dari anggaran APBD, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang bersumber dari anggaran APBN, serta dukungan CSR perusahaan melalui Program Pelita Sulbar.
