Dalam kesempatan itu, Suhardi Duka juga menyampaikan sejumlah program pemerintah daerah, salah satunya di bidang kesehatan. Ia mengatakan pemerintah berkomitmen memastikan layanan kesehatan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
“Kita komitmen bahwa layanan kesehatan harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali, mau desil satu sampai dengan desil 10 dilayani di Puskesmas, dilayani di rumah sakit dan ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Pemprov Sulbar juga melakukan pembenahan yang mencakup institusi, kualitas pendidikan, hingga peningkatan kualitas guru. SDK menegaskan tidak boleh lagi ada pungutan di sekolah.
“Kita juga memastikan bahwa layanan pendidikan kita baik. Institusinya kita perbaiki, kualitasnya kita perbaiki, guru-gurunya juga kita perbaiki dan tidak ada lagi pungutan di sekolah,” katanya.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, pemerintah provinsi tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur serta pengembangan UMKM.
Khusus untuk Kabupaten Mamuju, anggaran infrastruktur tahun ini disebut mencapai lebih dari Rp40 miliar. Anggaran tersebut tetap dialokasikan meski pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
“Di tengah efisiensi ini, kalau tidak salah untuk tahun ini kurang lebih Rp40 miliar lebih untuk infrastruktur Kabupaten Mamuju,” kata Suhardi Duka.
Menurut SDK, kebutuhan pembangunan di Sulawesi Barat masih cukup besar. Alokasi anggaran tersebut harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di enam kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. (rls/*)
