Expose III PBJ 2026, Biro PBJ Setda Sulbar Perkuat Pengendalian Pengadaan dan Siapkan Konsolidasi 2027

oleh
oleh

ineskpos.com, Mamuju – Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat kembali memperkuat pengendalian pelaksanaan pengadaan melalui Expose III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2026. Kegiatan yang digelar secara daring pada Jumat (11/9/2026) tersebut diikuti operator PBJ, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pengguna Anggaran (PA) dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA:  Biro Organisasi Setda Sulbar Pacu Pengisian Portal RB 2026 untuk Perangkat Daerah Pengampu

Expose III menjadi bagian dari pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain melihat perkembangan progres pengadaan, kegiatan ini juga menjadi forum untuk mengidentifikasi sekaligus mendorong penyelesaian berbagai kendala yang masih dihadapi perangkat daerah.

Upaya tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yakni “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat.”

BACA JUGA:  Sektor Sawit Sumbang 30 Persen Perekonomian Sulbar, Sekda Junda: SDM Petani Harus Ditingkatkan

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, tata kelola yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan dan tahapan administrasi, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah memastikan proses belanja berjalan tepat waktu, terukur, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Sulawesi Barat, M. Yamin Saleh, menyampaikan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hingga minggu kedua September 2026.

BACA JUGA:  Sarasehan Organda Korwil V Digelar di Mamuju, Transportasi Disebut Berkontribusi pada Ekonomi Sulbar

Selain membahas progres pengadaan, perangkat daerah kembali diingatkan untuk melakukan penilaian kinerja penyedia terhadap paket pengadaan Tahun Anggaran 2025 dan 2026 yang telah selesai dilaksanakan.

No More Posts Available.

No more pages to load.