inekspos.com, Mamuju – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali melanjutkan agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Memasuki hari kedua, Komisi III menggelar rapat kerja bersama mitra kerja terkait untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan serta target yang telah ditetapkan.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (10/9/2026), dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Fredy Boy, didampingi Sekretaris Komisi III, Harun Lulullangi.
Pada agenda hari kedua ini, Komisi III melakukan pembahasan bersama sejumlah mitra kerja, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat.
Pembahasan diarahkan pada evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD 2026, termasuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan, tingkat penyerapan anggaran, kendala yang dihadapi perangkat daerah, serta langkah yang diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, Fredy Boy, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi bukan sekadar melihat realisasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap belanja daerah memberikan dampak yang jelas terhadap pembangunan dan kepentingan masyarakat.
“Kami ingin memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar diterjemahkan dalam program yang berjalan efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, setiap pelaksanaan kegiatan perlu terus dievaluasi, baik dari sisi progres maupun hasil yang ingin dicapai,” ujar Fredy Boy.
