“Koordinasi antara DPRD dan OPD mitra kerja harus terus diperkuat, khususnya dalam memetakan hambatan pelaksanaan program di lapangan. Dengan begitu, kita bisa segera menemukan solusi agar tidak mengganggu target pembangunan daerah,” ujar Harun.
Komisi III juga mendorong para mitra kerja untuk mempercepat percepatan pelaksanaan kegiatan yang masih terkendala, dengan tetap memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan aturan perundang-undangan.
Langkah monitoring ini merupakan komitmen DPRD Sulbar dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD, sekaligus mengawal agar arah pembangunan sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Melalui evaluasi berkala ini, Komisi III berharap APBD T.A. 2026 dapat terealisasi secara optimal, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. (*)
