inekspos.com, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh sekadar mengekor standar sawit nasional pada tuntutan negara atau kawasan tertentu, khususnya Uni Eropa.
Menurutnya, pengembangan standar sawit berkelanjutan harus berorientasi pada kedaulatan serta kepentingan jangka panjang industri dalam negeri.
Hal tersebut disampaikan Chusnunia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) bersama pakar akademisi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Politisi Fraksi PKB ini mempertanyakan sejauh mana kepatuhan terhadap European Union Deforestation Regulation (EUDR) dapat menjamin keterterimaan produk sawit Indonesia di pasar Eropa tanpa memicu tuntutan baru di kemudian hari.
“Apa jaminannya ketika Indonesia sudah mengikuti ketentuan European Union Deforestation Regulation ini? Apakah jika produk kita memenuhi syarat, urusannya selesai di situ, atau masih ada potensi kemunculan syarat-syarat baru?” ujar Chusnunia dikutip dari laman resmi DPR RI.
