Ia menilai variabel tersebut krusial dalam penyusunan standar nasional. Kebijakan perdagangan internasional dinilai sangat dinamis dan kerap dijadikan alat persaingan bisnis antarnegara.
“Ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks standardisasi, karena dinamika perang dagang dan kepentingan geopolitik kerap masuk di dalamnya,” kata Chusnunia.
Lebih lanjut, Legislator dari Dapil Lampung II ini menekankan pentingnya Indonesia memiliki posisi tawar yang kokoh. Ia mendorong agar SNI sektor sawit tidak berhenti sebagai respons defensif atas regulasi luar negeri, melainkan diproyeksikan menjadi standar yang diakui di tingkat global.
“Apakah kita sedang membangun standar sawit berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang industri nasional, atau sekadar menyesuaikan diri agar memenuhi ekspektasi Eropa? Di mana posisi kepentingan nasional dan kedaulatan standar Indonesia?” tegasnya.
Chusnunia mendorong seluruh pemangku kepentingan agar penguatan standar sawit Indonesia dijadikan instrumen strategis. Selain meningkatkan daya saing global, langkah ini penting untuk memastikan kedaulatan ekonomi Indonesia tetap menjadi landasan utama. (*)
