INEKSPOS.COM, JAKARTA – Keterbukaan data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership/BO) menjadi instrumen krusial dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Data yang transparan dan akurat ini dinilai menjadi kunci untuk membongkar praktik kejahatan yang seringkali disamarkan melalui lapisan kepemilikan korporasi.
Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, dalam Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10).
“Transparansi data BO merupakan elemen penting dalam memperkuat integritas sistem ekonomi dan mencegah penyalahgunaan entitas korporasi, khususnya untuk tindak pidana korupsi,” jelas Setyo, dikutip dari laman KPK.
Setyo Budiyanto menyoroti peran ganda data BO. Dari sisi pencegahan, data ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan true diligence dan background check dalam aktivitas bisnis dan pemerintahan. Sementara dari sisi penindakan, keterbukaan data BO mempermudah penelusuran aset hasil korupsi dan proses asset recovery.
“Praktik korupsi dan pencucian uang kerap dilakukan melalui penyamaran kepemilikan korporasi. Keterbukaan data BO menjadi kunci untuk menembus lapisan kepemilikan semu yang sering digunakan pelaku kejahatan,” tegasnya.
Setyo berharap transparansi BO ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya nasional untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
Forum ini juga menjadi momentum penting yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemilik Manfaat antara KPK, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
PKS ini sekaligus menandai peluncuran BO Gateway, sebuah wujud komitmen bersama memperkuat transparansi data korporasi. KPK sendiri melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) telah menjadikan transparansi data BO sebagai salah satu aksi nasional prioritas, dengan fokus peningkatan akurasi data melalui integrasi berbagai sumber, termasuk data pajak, transaksi keuangan, dan kepemilikan aset.
Akhiri Self-Declaration: Wajib Verifikasi Notaris
