Ia juga menyampaikan bahwa peta jalan implementasi Payment ID mencakup tiga fokus utama: membangun sistem yang kuat, menyusun regulasi yang komprehensif, dan melakukan edukasi publik.
“Keamanan data harus jadi prioritas, tapi sosialisasi tidak kalah pentingnya. Masyarakat perlu tahu manfaat sistem ini dan juga apa yang tidak dilakukan oleh sistem ini,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Amin menegaskan akan terus mengawal proses sosialisasi Payment ID dan memastikan BI menyampaikan informasi yang jelas, konsisten, dan tepat sasaran kepada masyarakat. Menurutnya, tanpa sosialisasi yang memadai, resistensi publik dapat menghambat proses migrasi sistem pembayaran.
Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa saat ini Payment ID masih berada dalam tahap uji coba.
“Sampai hari ini belum ada yang namanya Payment ID. Kita masih sandbox, uji coba, piloting, itu yang sedang dikerjakan di BI,” ujarnya di Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).
Dicky menambahkan bahwa sistem ini akan diuji coba bersama pemerintah pada September 2025, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai. Namun, pelaksanaan penyaluran bansos tersebut tetap menjadi kewenangan pemerintah. (*)
