INEKSPOS.COM, MAJENE – Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 di Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR) tidak sekadar menjadi ajang seremonial.
Aliansi Mahasiswa UNSULBAR memanfaatkan momentum tersebut untuk menyuarakan tuntutan perubahan demi keadilan pendidikan dan pembangunan daerah.
Mengusung semangat “Bersatu Menuntut Perubahan, Demi Majene & Pendidikan yang Berkeadilan,” aliansi mahasiswa mendesak sejumlah perbaikan menyangkut infrastruktur, transparansi kebijakan, dan pemerataan fasilitas pendidikan.
Aliansi ini terdiri dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lingkungan UNSULBAR, yaitu BEM FAPERTAHUT, BEM FKIP, BEM FEKON, BEM FAPETKAN, BEM FMIPA, dan BEM KMFT.
Mereka menyoroti tiga persoalan krusial di tingkat daerah, yakni: Pelanggaran tata ruang (RT/RW No. 12 Pasal 4 Tahun 2012), Lemahnya pengawasan terhadap AMDAL dalam proyek strategis, Tata letak pembangunan yang menimbulkan kesenjangan fasilitas publik.
Sementara itu, enam poin tuntutan diajukan untuk lingkup kampus adalah Pemerataan fasilitas antar fakultas, Audit dan perbaikan sarana kampus, Transparansi kebijakan perpustakaan, Perbaikan akses jalan menuju kampus, Evaluasi regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT), Keterbukaan laporan keuangan universitas.
Terkait tuntutan akses jalan menuju kampus, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka merespons langsung di podium PKKMB dengan menyampaikan komitmennya untuk melakukan perbaikan.
Di tingkat provinsi, aliansi juga mendesak agar Gubernur Sulbar melakukan evaluasi rutin serta membuka secara transparan alokasi anggaran yang dikucurkan ke UNSULBAR, sebagai upaya pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan atau manipulasi dalam pengelolaannya.
“PKKMB bukan hanya seremoni. Ini saatnya mahasiswa baru memahami realitas kampus dan daerah, lalu bersatu mendorong perubahan. Hal ini sejalan dengan motto PKKMB UNSULBAR 2025: Kampus Berdampak Menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Ikmal Rizaldi, Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa UNSULBAR.
Aliansi berharap tuntutan ini menjadi pemicu terbentuknya dialog terbuka antara mahasiswa, pihak kampus, dan pemerintah daerah untuk menciptakan Majene yang tertata dan UNSULBAR yang berkeadilan. (*)