Sementara itu, enam poin tuntutan diajukan untuk lingkup kampus adalah Pemerataan fasilitas antar fakultas, Audit dan perbaikan sarana kampus, Transparansi kebijakan perpustakaan, Perbaikan akses jalan menuju kampus, Evaluasi regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT), Keterbukaan laporan keuangan universitas.
Terkait tuntutan akses jalan menuju kampus, Gubernur Sulbar, Suhardi Duka merespons langsung di podium PKKMB dengan menyampaikan komitmennya untuk melakukan perbaikan.
Di tingkat provinsi, aliansi juga mendesak agar Gubernur Sulbar melakukan evaluasi rutin serta membuka secara transparan alokasi anggaran yang dikucurkan ke UNSULBAR, sebagai upaya pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan atau manipulasi dalam pengelolaannya.
“PKKMB bukan hanya seremoni. Ini saatnya mahasiswa baru memahami realitas kampus dan daerah, lalu bersatu mendorong perubahan. Hal ini sejalan dengan motto PKKMB UNSULBAR 2025: Kampus Berdampak Menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Ikmal Rizaldi, Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa UNSULBAR.
Aliansi berharap tuntutan ini menjadi pemicu terbentuknya dialog terbuka antara mahasiswa, pihak kampus, dan pemerintah daerah untuk menciptakan Majene yang tertata dan UNSULBAR yang berkeadilan. (*)
