Dalam rapat tersebut hadir pula Direktur RSUD Sulbar, dr. Merintani Erna Dochri, Auditor Ahli Madya Inspektorat Sulbar, Asmin, dan sejumlah perwakilan perangkat daerah teknis lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan upaya lintas sektor dalam menyelaraskan usulan, mulai dari infrastruktur hingga layanan kesehatan.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, memaparkan mekanisme pengusulan yang merujuk pada surat Menteri Keuangan. Ia menjelaskan bahwa proposal DAK Fisik 2026 dapat diajukan untuk bidang konektivitas jalan, penguatan sistem dan kapasitas kesehatan, penyediaan air minum, serta pengembangan pangan dan pertanian.
“Penginputan proposal dibuka sejak 7 hingga 22 Agustus 2025 melalui aplikasi KRISNA,” kata Angga.
Ia menambahkan, sub-menu dan lokasi prioritas dari pemerintah pusat saat ini belum tersedia, sehingga usulan masih berstatus rancangan awal dan akan diverifikasi kembali begitu informasi lengkap ada.
Sebagai pembanding, dalam APBD Pokok 2025 Sulbar mengalokasikan sekitar Rp 84 Miliar untuk DAK Fisik pada sektor pendidikan, kesehatan, jalan, dan kelautan-perikanan. Namun setelah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menuntut efisiensi anggaran, fokus dana dialihkan ke bidang pendidikan dan kesehatan dengan total sekitar Rp 13,7 Miliar.
Angga menilai bahwa grand desain usulan ini menjadi jawaban atas tantangan tersebut, dengan menitikberatkan pada proyek yang siap dilaksanakan dan berdampak luas.
Dengan skema perencanaan tahunan dan sinkronisasi awal dengan APBD, Bapperida Sulbar berharap proses pengusulan DAK Fisik 2026 berjalan lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran, sehingga pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik di Sulbar dapat dipercepat. (Rls)
