Narasumber dari ANRI, Yanto Samadikun, menyampaikan bahwa arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga sebagai memori kolektif bangsa dan alat bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.
“Arsip yang terkelola dengan baik dapat menjadi alat kontrol dan evaluasi kinerja instansi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik,” tutur Yanto.
Bimtek ini juga mendorong percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pemanfaatan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), serta dukungan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari Kementerian Kominfo.
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta yang berasal dari berbagai OPD lingkup Pemprov Sulbar dibekali pemahaman tentang pengelolaan arsip sesuai regulasi nasional, teknis penggunaan aplikasi, dan integrasi arsip dalam sistem digital pemerintahan.
Melalui kegiatan ini, DPKD Sulbar berharap seluruh perangkat daerah semakin siap dan sigap dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang modern, efisien, dan berbasis data yang akurat. (Rls)
