“Kami berupaya memastikan bahwa penyesuaian anggaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar menyasar kebutuhan pembangunan daerah yang mendesak dan strategis,” ungkap Murdanil.
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyatakan bahwa pihaknya terus memperkuat integritas dalam setiap proses penganggaran, sejalan dengan visi-misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Akuntabilitas adalah ruh dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dianggarkan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Ali Chandra.
Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan ini dijadwalkan akan berlanjut dalam beberapa sesi berikutnya untuk merumuskan arah kebijakan perubahan anggaran yang lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sulbar. (Rls)
