EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU — Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Barat, Sitti Suraidah Suhardi, menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang adaptif dan berpihak pada rakyat.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat DPRD Sulbar, Senin (28/7/2025).
Rapat tersebut dihadiri Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar sekaligus Plt. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, serta jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar.
Hadir pula Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Murdanil yang juga menjabat Plt. Kepala Biro Tapemkesra Setda Sulbar didampingi Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Abdul Kuddus.
Dalam pertemuan tersebut, Murdanil menyampaikan bahwa pembahasan KUPA dan PPAS menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan realisasi anggaran semester pertama.
“Penyesuaian anggaran bukan sekadar administrasi, tapi mencerminkan kebutuhan pembangunan yang strategis dan mendesak,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut hal itu selaras dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
“Akuntabilitas adalah ruh dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Chandra.
Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan 2025 dijadwalkan berlanjut dalam beberapa sesi mendatang, guna menyusun arah kebijakan anggaran yang lebih responsif dan pro-rakyat. (*)
