Kepala Bapperida Sulbar Bagikan Materi Retret Gubernur: 8 Langkah Wajib Kelola APBD

oleh

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana menyampaikan apa yang diterimanya dalam Retreat OPD dan Tenaga Ahli Pemprov Sulbar pada akhir pekan lalu, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup kerjanya.

Ini dilakukan saat memimpin Rapat Internal yang dirangkaikan dengan Apel Pagi yang dilaksanakan dalam ruang RPJMD Kantor Bapperida, Senin 21 Juli 2025.

BACA JUGA:  Senter KIM di Mamuju Tengah Disambut Antusias, Filter Informasi di Era Digital Jadi Topik Menarik

Pada kesempatan ini Kepala Bapperida Sulbar menyebut, materi yang disampaikan Gubernur Suhardi Duka (SDK) saat itu sebagai oleh-oleh yang menarik untuk disampaikan kembali seluruh pegawai.

“Empat fokus utama menjadi inti pembahasan Pak Gubernur, yaitu politik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tata kelola APBD, serta penegasan direktiv gubernur sebagai pedoman bagi pelaksanaan program pembangunan,” kata Junda.

Pada bahasan tata kelola APBD, Kepala Bapperida Sulbar menekankan pentingnya peran perencana dalam mengawal perencanaan sampai ke evaluasi.

BACA JUGA:  Sulbar Berdaya! Gubernur Suhardi Duka Luncurkan Program Talenta Digital untuk ASN dan UMKM

“Perbaikan tata kelola, mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi dan pelaporan. Ini yang diharapkan. Perencanaan mengacu pada yang pertama, harus selaras dengan prioritas nasional. Kemudian, RPJMD. Ketiga, hasil-hasil Musrenbang. Keempat, pokok–pokok pikiran DPRD, dan yang terakhir, Renstra OPD – RKP – RKPD. Tugas kita selaku perencana, yaitu bagaimana kita mengawal ini,” tegas Junda.

Untuk itu, Junda pun menegaskan pentingnya melakukan asistensi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara cermat, terutama terhadap rencana belanja yang dianggap tidak produktif ataupun program yang tidak relevan dengan Visi dan Misi Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM).

BACA JUGA:  Pemkot Makassar Hadirkan Lontara+, Masyarakat Lebih Mudah Mengakses Layanan Publik

Menurutnya, asistensi ini penting untuk menjaga akurasi dan efektivitas belanja daerah, agar tidak menjadi beban anggaran dan SiLPA di kemudian hari.

No More Posts Available.

No more pages to load.