Dalam kerangka ini, Dinas ESDM Sulbar menyusun peta potensi geologi terbaru dan basis data ilmiah sebagai dasar pengusulan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) LTJ pertama di Indonesia. Tak hanya bekerja dengan Badan Geologi, ESDM Sulbar juga menjalin kolaborasi dengan lembaga internasional terkemuka seperti Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM) guna memperkuat kualitas riset dan validitas data.
Ia juga menyampaikan, dari sisi pemberdayaan masyarakat, Dinas ESDM Sulbar menginisiasi berbagai forum sosialisasi dan edukasi publik terkait potensi, tantangan, dan dampak pengelolaan LTJ. Pendekatan partisipatif ini diyakini sebagai instrumen penting untuk mengurangi resistensi sosial dan mendorong kesadaran kolektif dalam menjaga sumber daya strategis.
“Transparansi tanpa partisipasi adalah ilusi. Masyarakat harus menjadi bagian dari tata kelola, bukan hanya menjadi penonton,” kata Bujaeramy.
Sebagai tindak lanjut dari perhatian Kementerian Transmigrasi, direncanakan pengiriman tim ekspedisi verifikasi lapangan untuk mengintegrasikan potensi LTJ dengan roadmap pengembangan kawasan transmigrasi yang memiliki dukungan infrastruktur dasar, akses energi, serta kesiapan tenaga kerja.
Keseluruhan langkah strategis ini tidak lepas dari arah pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Misi Panca Daya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, terutama pada pilar: “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.” Misi utama dari pilar ini adalah membangun ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan melalui optimalisasi potensi lokal secara bijak dan kolaboratif.
Dinas ESDM Sulbar optimistis bahwa Mamuju akan menjadi pionir nasional dalam tata kelola LTJ yang bukan hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan berwawasan ekologis.
“Sulawesi Barat harus menjadi contoh bahwa kekayaan alam bisa dikelola dengan baik dan mendatangkan manfaat yang besar kepada masyarakat” pungkas Bujaeramy. (Rls)
