Tim Ahli menemukan bahwa kawasan transmigrasi Tanjung China masih memiliki sekitar 310 hektare lahan potensial yang belum dikembangkan. Jika dikelola secara bertahap dalam 2–3 tahun ke depan, kawasan ini diyakini bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi pesisir, menurunkan angka kemiskinan, dan menyerap tenaga kerja.
Tim merekomendasikan kepada pemerintah provinsi untuk:
Mengambil kebijakan afirmatif terhadap program transmigrasi sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan.
Mendorong sinergi lintas sektor, termasuk DKP dan BWS, dalam pengelolaan tambak dan infrastruktur penunjang.
Mempersiapkan skema pembiayaan bagi kelompok usaha tambak melalui APBN atau perbankan.
Mengembangkan kawasan ini menjadi destinasi wisata agro-maritim berbasis tambak pesisir yang edukatif dan produktif.
TA Gubernur, Abdul Wahab yang mendampingi program transmigrasi di Sulbar, mengatakan, penguatan transmigrasi harus berbasis kolaborasi antarsektor. “Kita punya SDM, lahan, dan semangat. Tinggal komitmen lintas OPD dan dukungan dari pusat. Ini bukan mustahil,” ucapnya.
Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi terbuka bersama warga, serta dokumentasi kondisi kawasan dan tambak warga. Tim Ahli berharap, hasil kunjungan ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih kuat dan terintegrasi di tingkat provinsi maupun nasional. (Rls)
