Penyelarasan Kebijakan KUA-PPAS dengan Kem-PPKF Tahun 2026 Bersama Kepala BKAD Kabupaten se-Sulbar

oleh

EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pemprov Sulbar dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kebijakan penyelarasan antara dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 26 Juni 2025, bertempat di ruang rapat BPKPD Provinsi Sulawesi Barat.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil, serta turut didampingi oleh Kasubid Bina Kabupaten, Amir Hamzah. Peserta rapat terdiri atas para Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Panggil Kepala BGN ke Istana, Bahas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional sekaligus tidak lanjut dari training of facilitator program SPEKTRA melalu action learning, menjadi fasilitator dalam mentransformasi program KEM PPKF 2026 kepada Pemerintah Daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI di Jakarta pada 2 s.d 5 Juni 2025 di Jakarta.

BACA JUGA:  Hari ke-3 Diklat Dasar ASN, Wujudkan SDM Unggul dan Berkarakter

Dalam sambutannya, Murdanil menyampaikan pentingnya harmonisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten agar tercipta sinergi kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan akuntabel.
“Penyelarasan ini menjadi langkah strategis agar arah kebijakan pembangunan daerah dapat terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional dan provinsi,” ujar Murdanil.

Penyelarasan KEM PPKF dengan KUA PPAS bertujuan untuk memastikan keselarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyelarasan ini penting untuk menghindari tumpang tindih program dan anggaran, serta untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara nasional dan daerah.

BACA JUGA:  Respons Cepat Aduan Masyarakat, Koperindag Sulbar Temukan Beras Takaran Palsu

Strategi fiskal kewilayahan yang termuat dalam KEM PPKF tahun 2026 terfokus pada 4 sektor yakni:

No More Posts Available.

No more pages to load.