EKSPOSSULBAR.CO.ID, MAMUJU – Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulbar 2024 menjadi topik utama dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Barat yang digelar, Rabu (25/6/2025). Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), hadir secara langsung dalam rapat tersebut untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan pemerintah provinsi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban tersebut.
Sebanyak tujuh fraksi DPRD Sulbar menyampaikan pandangan melalui juru bicara masing-masing. Dalam penyampaiannya, seluruh fraksi memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemprov Sulbar tahun 2024. Hal ini dinilai sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Meski demikian, fraksi DPRD juga memberikan sejumlah catatan dan masukan kritis yang perlu menjadi perhatian serius ke depan, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyampaikan bahwa dirinya memahami sepenuhnya keresahan dan harapan anggota legislatif. Ia mengakui bahwa pertumbuhan PAD masih belum optimal dan perlu strategi khusus untuk meningkatkannya.
“Saya memahami apa yang menjadi keresahan dewan. Bahwa PAD kita belum tumbuh secara maksimal. Ini karena dua hal: pertama, kurang optimalnya penggalian potensi; kedua, keterbatasan kewenangan daerah dalam membuat perda terkait sumber PAD. Ke depan, kita akan fokus pada kedua aspek itu,” jelas SDK.
