“Pemprov Sulbar telah mengusulkan WPR di lima kabupaten. Namun, baru dua kabupaten, yakni Mamuju Tengah dan Pasangkayu, yang telah menyesuaikan tata ruangnya. Kami harap kabupaten lain segera menyusul agar rencana provinsi bisa berjalan seiring,” jelas Chandra.
Ia menegaskan, Pemprov Sulbar memiliki kewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang direncanakan menjadi WPR. Selain itu, pemerintah kabupaten bersama Dinas Lingkungan Hidup juga diminta segera menyusun atau menyesuaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menjadi syarat utama dalam pengusulan WPR ke Kementerian ESDM.
Setelah WPR resmi diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemprov Sulbar yang akan menanggung seluruh biaya penyusunan dokumen teknis, lingkungan, dan perizinan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan tambang rakyat.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak terbebani dalam proses perizinan. Ini komitmen kami untuk mendukung pengelolaan tambang rakyat yang legal, aman, dan berkelanjutan,” tegas Chandra.
Di akhir rapat, Junda Maulana kembali menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data dan riset, dengan pendampingan tenaga ahli secara intensif.
“Ke depan, perencanaan harus berbasis riset. Kita tidak boleh hanya menerima bantuan standar, tapi mendorong program terintegrasi yang berdampak besar, demi mendukung kesejahteraan masyarakat Sulbar,” pungkasnya. (Rls)
