“Kami tak ingin sekadar mempertahankan WTP, tapi juga mengejar WTP tanpa catatan di tahun-tahun mendatang,” tegas Salim yang merupakan pasangan Gubernur Suhardi Duka (SDK).
Untuk memastikan langkah perbaikan berjalan maksimal, Pemprov Sulbar telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, antara lain: Memblokir pihak yang terkait dengan temuan BPK dari proses lelang proyek hingga permasalahan diselesaikan, Memperketat pengawasan internal di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Meningkatkan koordinasi dengan DPRD guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Wagub juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sulbar untuk mengikuti jejak Pemprov dalam meraih opini WTP.
“Kami siap berbagi pengalaman dan praktik terbaik agar seluruh daerah di Sulbar bisa meraih predikat yang sama,” ucapnya.
Menutup penyampaiannya, Salim menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik.
“Ini tentang bagaimana uang rakyat dikelola dengan baik, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (rls/*)
