“Pengawasan yang kuat tak hanya menjamin anggaran digunakan sesuai peruntukannya, tapi juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam membangun wilayahnya,” ujarnya.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga menambahkan bahwa penguatan pengawasan tidak hanya menjadi tugas Kemendagri, melainkan harus melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta meningkatkan sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal lainnya.
Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (*)
