Salah satu langkah perbaikan adalah memperbaiki sistem bagi hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten melalui digitalisasi. Kolaborasi dengan enam kabupaten dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) diharapkan membuat pemungutan pajak dan retribusi lebih akuntabel dan transparan.
“Dengan digitalisasi, tidak ada lagi saling curiga. Prosesnya lebih efisien dan tertib,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menuntaskan tunggakan pajak kendaraan dinas (plat merah). Selain itu, ia mendorong penertiban penggunaan plat nomor DC (Sulbar) bagi kendaraan operasional di wilayah provinsi.
“Saya akan instruksikan semua kendaraan dinas agar segera melunasi pajak. Selain itu, kendaraan yang beroperasi di Sulbar, khususnya yang menggunakan APBD wajib beralih ke plat DC. Jika tidak, perusahaan terkait bisa menghadapi kendala dalam berurusan dengan pemerintah provinsi,” tegas SDK. (Rls)
