“Hal ini dinilai sangat miris sebab pengangkatan PPPK yang di harapkan menjadi penunjang tugas birokrasi pada layanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan justru menjadi “beban” karena sebagian tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi,” beber Sutinah Suhardi, Rabu 16 April 2025.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah mengurangi sejumlah belanja strategis seperti pembangunan infrastruktur demi menyiapkan gaji PPPK yang mencapai milyaran rupiah dari APBD mamuju.
“Saya meminta para camat maupun kepala desa untuk memberikan laporan terhadap kinerja PPPK yang bertugas di wilayahnya untuk di evaluasi dan akan diberi sanksi tegas dengan tidak lagi memperpanjang SK terhadap mereka yang malas,” tegas Bupati Mamuju. (*)
