Politisi Fraksi PAN ini mengungkapkan bahwa berdasarkan temuannya di lapangan, banyak petani yang masih terikat dengan tengkulak. Ia menilai bahwa sistem yang diterapkan tengkulak sangat kuat dan sulit dihindari oleh petani.
“Saat ini, petani di daerah harus membeli pupuk subsidi dengan harga Rp115.000 per sak untuk jenis NPK, tetapi mereka tidak mampu membayar secara tunai. Akhirnya, mereka bergantung pada tengkulak. Tengkulak ini tentu mengambil untung dengan sistem bayar panen. Jika harga pupuk awalnya Rp115.000, saat panen bisa melonjak menjadi Rp230.000–Rp250.000, naik hampir 100 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ajbar menambahkan bahwa petani sering kali terikat dengan perjanjian yang mengharuskan hasil panen mereka dijual kepada tengkulak, terlepas dari harga pasar. “Mau murah atau mahal, panen tetap harus diambil oleh tengkulak,” ungkapnya.
Oleh karena itu, ia berharap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat hadir sebagai solusi untuk membantu petani terbebas dari ketergantungan terhadap tengkulak. “Ini menjadi harapan kita ke depan,” tandas legislator dapil Sulawesi Barat ini.
